Rekomendasi-rekomendasi dari diskusi terbatas mengenai Reformasi Intelijen Indonesia memuat beberapa hal penting untuk diperhatikan diantaranya penerapan Threat-Primarily based Intelligence, reformasi rekrutmen personel, menjaga independensi kelembagaan, memperkuat mekanisme pengawasan, dan menyesuaikan regulasi kelembagaan untuk keberlangsungan sistem intelijen yang adaptif dan transparan dalam menghadapi tantangan keamanan.
Permasalahan intelijen di negara Pancasila sekarang adalah ketidakmengertian kelompok kecil masyarakat sipil bahwa perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap individu oleh intelijen seharusnya mereka artikan sebagai perlindungan terhadap segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia.
In an extreme way, this situation is generally known as the contestation amongst the factions of “Political Islam” and “Pancasila” which led to the Could 1998 riots that came about a few days prior to Soeharto stepped down. See Sukardi Rinakit, T
Bukan berarti praktik intelijen dapat dilaksanakan secara semena-mena. Basis etis praktik intelijen sangat jelas dan gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi
Pembangunan nasional pada dasarnya sangat membutuhkan kesinergian antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama dalam pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan pemerintah harus saling menunjang, saling mengisi, saling melengkapi dalam memajukan masyarakat dan nasional pada umumnya.
Komunitas masyarakat sipil sejak reformasi terus mendorong pentingnya penataan intelijen negara yang transparan dan lepas dari intervensi politik.
Reformasi intelijen terkait dengan kerahasiaan intelijen harus dapat memperkuat tingkat kerahasiaan rahasia intelijen agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang atau pun consumer lain selain consumer yang memeberikan arranging dan way
. Intelligence companies must abandon the old paradigm in understanding threats and spend near interest to new problems like international terrorism.
Perlunya penguatan dan transformasi dalam lembaga Badan Intelijen Negara (BIN) menjadi fokus dalam berbagai diskusi dan pertemuan strategis untuk situs web menuju ke arah yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika world yang terus berubah.
Dari ketiga contoh pendadakan strategis yang terjadi di Indonesia tersebut tentunya ada pengaruh dari pihak asing baik secara tangible
Ketidakpahaman tentang fungsi intelijen terlihat dari pendapat mereka yang menginginkan agar orang yang diinterogasi oleh BIN harus didampingi oleh pengacara, sebagaimana selayaknya orang yang sedang diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Mereka tidak mengerti bahwa intelijen (BIN, BIK, BAIS atau instansi intelijen mana saja) tidak boleh menginterogasi orang sebagaimana hal yang dilakukan oleh reserse polisi atau PNS penyidik.
Artikel atau sebagian dari artikel ini mungkin diterjemahkan dari U . s . Intelligence Group di en.wikipedia.org. Isinya masih belum akurat, karena bagian yang diterjemahkan masih perlu diperhalus dan disempurnakan.
Namun tidak semua pimpinan, baik nasional dan daerah menggunakan produk intilijen secara baik. Hal tersebut bisa dilatarbelakangi validitas dan kualitas produksi intelijen yang tidak teruji dan minimnya profesionalisme lembaga.
With the existence of the Law, intelligence posture, organization and functions are mirrored and might be monitored by the general public and parliament. The process that awaits Later on is always to supervise the implementation of the legislation, such as analyzing the reform process of BIN and intelligence organizations at the ministerial and institutional stage (together with while in the army and law enforcement) so that they get the job done in compliance with existing lawful provisions.